Saturday, November 09, 2019

Buku Manajemen Layanan Khusus Sekolah

Buku Manajemen Layanan Khusus Sekolah

Buku Manajemen Layanan Khusus Sekolah - Kepala sekolah yang efektif adalah kepala sekolah yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan serta mampu mewujudkan kompetensi tersebut terutama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai administrator, manajer, supervisor, dan seorang pemimpin (leader). Sebagai manajer pendidikan, kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan memobilisasi sumber daya, baik manusia maupun non-manusia, bagi keefektifan sekolah.

Secara substantif, bidang garapan manajemen pendidikan meliputi: manajemen kurikulum/pembelajaran, kesiswaan, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dan masyarakat, serta manajemen layanan khusus sekolah (management of special service), atau sementara ahli menyebutnya dengan manajemen layanan bantuan (management of auxiliary service). Pada dasarnya, manajemen layanan khusus di sekolah ditetapkan dan dan diorganisasikan untuk memudahkan atau memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah.

Secara koseptual, bidang garapan Manajemen Layanan Khusus Sekolah diantaranya meliputi: manajemen layanan bimbingan konseling, layanan perpustakaan sekolah, layanan kesehatan, layanan asrama, dan manajemen layanan kafetaria/kantin sekolah.

Layanan-layanan tersebut harus di kelola secara baik dan benar sehingga dapat membantu memperlancar pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Dengan perkataan lain, apabila layanan khusus sekolah ini direncanakan secara sistematik, diorganisasikan dan dipimpin dengan sebaik-baiknya, dikoordinasikan secara kontinyu, serta dievaluasi secara berkesinambungan maka akan membantu meningkatkan pencapaian tujuan pendidikan di sekolah secara efektif dan efisien.

Atas dasar pemikiran-pemikiran di atas, maka salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah yang profesional adalah mampu mengelola unit layanan khusus sekolah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.
Daftar Isi Buku Manajemen Layanan Khusus Sekolah

MANAJEMEN BIMBINGAN DAN PENYULUHAN
  1. Konsepsi Dasar Bimbingan dan Penyuluhan
  2. Peranan Kepala Sekolah dalam Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling
  3. Peranan dan Fungsi Staf Sekolah Dalam Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah
  4. Masalah-Masalah Administratif dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah
MANAJEMEN USAHA KESEHATAN SEKOLAH
  1. Kesehatan sebagai Tujuan Pendidikan
  2. Masalah-Masalah Kesehatan yang Dihadapi Masyarakat
  3. Perencanaan Program Kesehatan Sekolah
MANAJEMEN PERPUSTAKAAN SEKOLAH
  1. Fungsi Perpustakaan
  2. Manajemen Perpustakaan Sekolah
  3. Implementasi layanan Perpustakaan pada Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah
  4. Kepala Sekolah dan Layanan Perpustakaan Sekolah
MANAJEMEN ASRAMA SEKOLAH
  1. Pengertian Asrama Sekolah (Boarding-School)
  2. Perkembangan Asrama dalam Sejarah Pendidikan
  3. Hakekat dan Fungsi Kehidupan Asrama Sekolah
  4. Tujuan Penyelenggaraan Asrama Sekolah
  5. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Asrama Sekolah
  6. Organisasi Pengurusan Asrama
MANEJEMEN KAFETARIA SEKOLAH
  1. Tujuan dan Fungsi Kafetaria Sekolah
  2. Prinsip-Prinsip Kafetaria Sekolah
  3. Kafetaria dan Program Pendidikan di Sekolah
  4. Manajemen Penyelenggaraan Kafetaria Sekolah
Semua Pembahasan yang sudah di sebutkan diatas dibahas secara lengkap dalam Buku Manajemen Layanan Khusus Sekolah. Bagi anda yang membutuhkan bisa dengan mudah didapatkan melalui link dibawah ini :
Download Buku Manajemen Layanan KHusus Sekolah.pdf DISINI
Demikianlah kiranya berbagi Buku Tentang Manajemen Layanan Khusus yang ada di Sekolah dalam Format PDF. Semoga bisa menambah referensi dan tambahan ilmu khusus Kepala Sekolah dimanapun berada.

Friday, November 08, 2019

Buku Manajemen Kesiswaan di Sekolah

Buku Manajemen Kesiswaan Sekolah

Buku Manajemen Kesiswaan

Manajemen peserta didik termasuk salah satu substansi manajemen pendidikan. Manajemen peserta didik menduduki posisi strategis, karena sentral layanan pendidikan, baik dalam latar institusi persekolahan maupun yang berada di luar latar institusi persekolahan, tertuju kepada peserta didik. Semua kegiatan pendidikan, baik yang berkenaan dengan manajemen akademik, layanan pendukung akademik, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana prasarana dan hubungan sekolah dengan masyarakat, senantiasa diupayakan agar peserta didik mendapatkan layanan pendidikan yang andal. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka manajemen peserta didik (kesiswaan) perlu dibekalkan kepala kepala sekolah atau calon kepala sekolah melalui pendidikan dan pelatihan.

Manajemen peserta didik adalah suatu pengaturan terhadap peserta didik di sekolah, sejak peserta didik masuk sampai dengan peserta didik lulus, bahkan menjadi alumni. Bidang kajian manajemen peserta didik, sebenarnya meliputi pengaturan aktivitas-aktivitas peserta didik sejak yang bersangkutan masuk ke sekolah hingga yang bersangkutan lulus, baik yang berkenaan dengan peserta didik secara langsung, maupun yang berkenaan dengan peserta didik secara tidak langsung: kepada tenaga kependidikan, sumber-sumber pendidikan, prasarana dan sarananya. Karena itu, kegiatan manajemen peserta didik meliputi hal-hal sebagai berikut.

Perencanaan peserta didik, termasuk di dalamnya adalah: school census, school size, class size dan efektive class. Penerimaan peserta didik, meliputi penentuan: kebijaksanaan penerimaan peserta didik, sistem penerimaan peserta didik, kriteria penerimaan peserta didik, prosedur penerimaan peserta didik, pemecahan problema-problema penerimaan peserta didik. Orientasi peserta didik baru, meliputi pengaturan: hari-hari pertama peserta didik di sekolah, pekan orientasi peserta didik, pendekatan yang dipergunakan dalam orientasi peserta didik, dan teknik-teknik orientasi peserta didik. Mengatur kehadiran, ketidak-hadiran peserta didik di sekolah. Termasuk di dalamnya adalah: peserta didik yang membolos, terlambat datang dan meninggalkan sekolah sebelum waktunya. Mengatur pengelompokan peserta didik baik yang berdasar fungsi persamaan maupun yang berdasarkan fungsi perbedaan. Mengatur evaluasi peserta didik, baik dalam rangka memperbaiki proses belajar mengajar, bimbingan dan penyuluhan maupun untuk kepentingan promosi pserta didik. Mengatur kenaikan tingkat peserta didik.

Mengatur peserta didik yang mutasi dan drop out. Mengatur kode etik, pengadilan dan peningkatan disiplin peserta didik. Mengatur layanan peserta didik yang meliputi: Layanan kepenasehatan akademik dan administratif, Layanan bimbingan dan konseling peserta didik, mengatur organisasi peserta didik yang meliputi: Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan organisasi Alumni.

Daftar Isi Buku Manajemen Kesiswaan
  1. Konsep Dasar Manajemen Peserta Didik
  2. Perencanaan Peserta Didik
  3. Penerimaan Peserta Didik
  4. Pengaturan Orientasi Peserta Didik
  5. Pengaturan Kehadiran Peserta Didik
  6. Pengaturan Kedisiplinan Peserta Didik
  7. Pengaturan Pengelompokan Peserta Didik
  8. Pengaturan Sistem Tingkat dan Sistem Tanpa Tingkat
  9. Pengaturan Organisasi Peserta Didik
Semua Pembahasan yang sudah di sebutkan diatas dibahas secara lengkap dalam Buku Manajemen Kesiswaan. Bagi anda yang membutuhkan bisa dengan mudah didapatkan melalui link dibawah ini :
Download Buku Manajemen Kesiswaan.pdf DISINI
Demikianlah kiranya berbagi Buku Manajemen Kesiswaan di Sekolah dalam Format PDF. Semoga bisa menambah referensi dan tambahan ilmu khusus Kepala Sekolah dimanapun berada.

Buku Manajemen Ketatausahaan Sekolah

Buku Manajemen Ketatausahaan Sekolah - Tata Usaha Sekolah bagian dari unit pelaksana teknis penyelenggaraan bidang administrasi dan informasi data pendidikan yang perlu dikelola oleh kepala sekolah dengan sebaik-baiknya sesuai ketentuan yang berlaku. Tugas dan fungsi kepala sekolah adalah mengarahkan tata usaha sekolah agar mampu memberikan pelayanan administratif secara prima serta melaksanakan pelayanan 7 K yaitu Kebersihan, Kesehatan, Keamanan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, dan Kerindangan.

Untuk melaksanakan kegiatan itu semua perlu dibuat program kerja yang sistimatis, terarah, jelas, realitistis, dan dapat dilaksanakan oleh petugas ketatausahaan agar pelayanan kepada guru, karyawan, siswa, orang tua siswa, instransi terkait, dan masyarakat lainnya dapat berjalan seoptimal mungkin.

Buku Manajemen Ketatausahaan Sekolah

Daftar Isi Buku Manajemen Ketatausahaan Sekolah


  1. Tujuan Pembuatan Rencana Kerja Tata Usaha Sekolah
  2. Contoh Format Rencana Kerja Tata Usaha Sekolah
  3. Tujuan dan Manfaat Struktur Organisasi
  4. Bentuk Struktur Organisasi Sekolah
  5. Pembagian Tugas, Rincian Tugas dan Pendelegasian Wewenang
  6. Struktur Kurikulum
  7. Beban Belajar
  8. Kurikulum SMA/MA/SMK/MAK.
  9. Administrasi Kalender Akademik
  10. Contoh Format Administrasi Kurikulum dan Program Pembelajaran
  11. Administrasi Perencanaan Proses Pembelajaran
  12. Administrasi Pelaksanaan Proses Pembelajaran
  13. Administrasi Penilaian Hasil Pembelajaran
  14. Administrasi Pengawasan Proses Pembelanjaan
  15. Program Administrasi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  16. Langkah-Langkah dalam Operasional Program Administrasi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berbasis Komputer.
  17. Administrasi Standar Sarana dan Prasarana SMA/MA
  18. Program Komputer Administrasi Standar Sarana dan Prasarana
  19. Langkah-Langkah Operasional Program Sarana dan Prasarana Berbasis Komputer.
  20. Entri Data dengan Persamaan Matematika
  21. Fungsi SUM Dan SUMIF
  22. Entri Data dengan Referensi Sel dan Sheet Lain
  23. Langkah-Langkah dalam Operasional Program Administrasi Standar Pembiayaan Berbasis Komputer.
  24. Tupoksi, Wewenang, Tanggung Jawab, Hak, dan Kewajiban Tas
  25. Kualifikasi Tenaga Administrasi Sekolah
  26. Kompetensi Tenaga Administrasi Sekolah

Semua Pembahasan yang sudah di sebutkan diatas dibahas secara lengkap dalam Buku Manajemen tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Sekolah. Bagi anda yang membutuhkan bisa dengan mudah didapatkan melalui link dibawah ini :
Download Buku Manajemen Ketatausahaan Sekolah  DISINI
Demikianlah kiranya berbagi Buku Manajemen Ketatausahaan Sekolah dalam Format PDF. Semoga bisa menambah referensi dan tambahan ilmu khusus Kepala Sekolah dimanapun berada.

Thursday, November 07, 2019

Buku Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Sekolah

Buku Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Sekolah


Era globalisasi yang ditandai dengan persaingan yang sangat ketat dalam semua aspek kehidupan, memberi warna/pengaruh terhadap tuntutan akan kualitas sumber daya manusia, termasuk sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan sebagai unsur yang mempunyai posisi sentral dan strategis dalam pembentukan SDM berkualitas. Kondisi tersebut diiringi dengan tumbuh dan berkembangnya tuntutan demokratisasi pendidikan, akuntabilitas, tuntutan kualitas serta jaminan mutu dari dunia kerja. Kondisi tersebut di atas mensyaratkan sekolah dan tenaga pendidik dan kependidikan untuk memiliki kualitas yang andal dan sebagai jaminan mutu hasil proses pendidikan yang dilakukan. Seiring dengan berbagai tuntutan kualitas tersebut pemerintah telah melahirkan berbagai peraturan perundangan yang pada dasarnya memberikan jaminan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan.

Berbagai upaya peningkatan mutu telah banyak dilakukan, tetapi pendidikan masih dihadapkan kepada berbagai permasalahan antara lain yang paling krusial adalah rendahnya mutu pendidikan. Dari berbagai kajian, ternyata salah satu faktor penyebabnya antara lain adalah: minimnya peran serta masyarakat dalam menentukan kebijakan sekolah sebagai akibat masyarakat kurang merasa memiliki, kurang tanggung jawab dalam memelihara dan membina sekolah dimana anak-anaknya bersekolah. Padahal apabila dikaji lebih lanjut beberapa komponen penentu peningkatan mutu sekolah antara lain adalah manajemen pemberdayaan masyarakat. Untuk itulah salah satu kebijakan dalam peningkatan manajemen sekolah adalah implementasi manajemen berbasis sekolah. Pendekatan ini sangat memerlukan partisipasi yang tinggi dari masyarakat, baik yang terwadahkan dalam komite sekolah, dewan pendidikan maupun masyarakat secara umum.

Keberhasilan penerapan manajemen berbasis sekolah tersebut sangat tergantung pada kemampuan kepala sekolah untuk dapat berperan secara aktif dalam pengelolaan sekolah dengan memberdayakan semua komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan sekolah, khususnya dalam memberdayakan masyarakat secara keseluruhan. Ini berarti kompetensi kepala sekolah dalam pemberdayaan masyarakat perlu mendapat perhatian untuk ditingkatkan secara terus-menerus.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:13 tahun 2007, menegaskan bahwa salah satu indikator kompetensi kepala sekolah adalah kemampuan dalam manajemen pemberdayaan masyarakat. Kompetensi ini menjadi sangat penting dalam era otonomi sekarang ini.

Adapun Isi dari Buku yang kami bagikan kali ini meliputi pembahasan :

  1. Fungsi Umum Pendidikan dan Sekolah
  2. Pendidikan Dan Sekolah
  3. Keluarga Sebagai Medium Proses Sosialisasi
  4. Mengapa Pendidikan Memerlukan Masyarakat
  5. Perlunya Pengelolaan Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
  6. Tujuan Hubungan Sekolah dengan Masyarakat
  7. Prinsip-prinsip Pelaksanaan Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat
  8. Prosedur Pelaksanaan Hubungan Sekolah Dengan Masyarakat
  9. Teknik Hubungan Sekolah dan Masyarakat
  10. Bentuk-bentuk Partisipasi Orang Tua Murid/ Masyarakat yang Diharapkan Oleh Sekolah (Khususnya Sekolah)
  11. Upaya Menggalang Masyarakat
  12. Promosi Sekolah Kepada Masyarakat
  13. Peranan Kepala Sekolah Menggalang Dukungan Masyarakat
  14. Penyusunan Program Peran Serta Masyarakat.
  15. Model Perlibatan Masyarakat melalui Komite Sekolah
  16. Kerjasama dengan Pemerintah/Masyarakat Secara Umum
  17. Kerjasama Sekolah dengan Masyarakat Terorganisasi

Semua Pembahasan yang sudah di sebutkan diatas dibahas secara lengkap dalam Buku Manajemen tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Sekolah. Bagi anda yang membutuhkan bisa dengan mudah didapatkan melalui link dibawah ini :

Buku Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Sekolah DISINI
Demikianlah kiranya berbagi Buku Manajemen tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Sekolah. Semoga bisa menambah referensi dan tambahan ilmu khusus Kepala Sekolah dimanapun berada.

Wednesday, November 06, 2019

Buku Manajemen Keuangan Sekolah

Buku Manajemen Keuangan Sekolah
Buku Manajemen Keuangan Sekolah

Buku Manajemen Keuangan Sekolah - Permasalahan yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia adalah pemerataan, mutu dan relevansi serta efektivitas manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan yang sentralistik yang kita laksanakan selama pemerintahan Orde Baru, dipandang kurang mendorong terjadinya demokratisasi pengelolaan pendidikan. Manajemen pendidikan yang sentralistik tidak dapat mengakomodasi perbedaan keragaman atau kepentingan baik untuk daerah, sekolah maupun peserta didik, serta mematikan partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan.

Berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut di atas telah dilakukan, di antaranya pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan pada prinsip desentralisasi manajemen pendidikan. Salah satu langkah yang dilaksanakan adalah menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS). Manajemen berbasis sekolah merupakan suatu konsep pengelolaan sekolah yang berawal dari kemampuan, inisiatif, dan kreativitas sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolahnya, dan tidak tergantung pada petunjuk dari pemerintah pusat. Semua kegiatan pengambilan keputusan, perencanaan dan kebijakan penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya berasal dari inisiatif sekolah itu sendiri dan bukan berasal dari birokrasi diatasnya. Melalui manajemen berbasis sekolah maka kemandirian sekolah dapat terwujud melalui upaya-upaya maksimal dari guru, kepala sekolah dan partisipasi masyarakat (stakeholders) dalam penyelenggaraan pendidikan.

Selanjutnya di dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah ada 3 (tiga) hal yang perlu dilaksanakan yaitu: (1) manajemen sekolah baik fungsi maupun substansinya dalam kerangka MBS; (2) pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM); serta (3) peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung program sekolah.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, telah diamanatkan dalam UU RI No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 8 disebutkan “masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan”, dan pada pasal 9 berbunyi “ masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”.

Masyarakat mau mendukung program sekolah apabila sekolah menyelenggara-kan manajemen pendidikan yang transparan, utamanya transparansi dalam manajemen keuangan. Sesuai dengan prinsip akuntabilitas, maka masyarakat berhak mengetahui pendayagunaan apa yang telah disumbangkannya kepada lembaga pendidikan, baik tingkat efektivitas maupun tingkat efisiensinya. Dengan demikian kepala sekolah perlu memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Untuk membekali calon kepala sekolah agar nantinya dapat menjadi kepala sekolah yang mampu mengelola keuangan secara baik, maka pendidikan dan pelatihan manajemen keuangan perlu dilakukan secara sistematis.

Didalam Buku Manajemen Keuangan Sekolah dibahas Juga beberapa materi diantaranya :
  1. Pengertian Manajemen Keuangan
  2. Tujuan Manajemen Keuangan Sekolah
  3. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan
  4. Proses Perencanaan Keuangan Sekolah
  5. Sumber-Sumber Pendapatan Sekolah
  6. Masalah-Masalah Terkait dengan Penyusunan RAPBS
  7. Pembelanjaan Keuangan Sekolah
  8. Penyelenggaraan Pembukuan Keuangan Sekolah yang Transparan
  9. Konsep Pengawasan Keuangan Sekolah
  10. Langkah-langkah Pengawasan
  11. Sasaran dan Jenis Pengawasan
  12. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Sekolah
  13. Beberapa Contoh Pembuatan Laporan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Bagi yang membutuhkan Buku ini, kami bagikan secara Gratis terutama bagi yang ingin memperdalam ilmu pengetahuan mengenai Manajemen Keuangan di Sekolah supaya lebih baik lagi dalam hal pengelolaan.
Download Buku Manajemen Keuangan Sekolah
Itulah kiranya berbagi pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat.

Pengertian, Tujuan, Prinsip Manajemen Keuangan Sekolah

Pengertian, Tujuan, Prinsip Manajemen Keuangan Sekolah

Pengertian Manajemen Keuangan

Setiap kegiatan perlu diatur agar kegiatan berjalan tertib, lancar, efektif dan efisien. Kegiatan di sekolah yang sangat kompleks membutuhkan pengaturan yang baik. Keuangan di sekolah merupakan bagian yang amat penting karena setiap kegiatan butuh uang. Keuangan juga perlu diatur sebaik-baiknya. Untuk itu perlu manajemen keuangan yang baik. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian,pengawasan atau pengendalian. Beberapa kegiatan manajemen keuangan yaitu memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana (Lipham, 1985; Keith, 1991), pelaporan, pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Di dalam manajemen keuangan sekolah terdapat rangkaian aktivitas terdiri dari perencanaan program sekolah, perkiraan anggaran, dan pendapatan yang diperlukan dalam pelaksanaan program, pengesahan dan penggunaan anggaran sekolah. Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai tindakan pengurusan/ ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan , perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan (Depdiknas Ditjen Dikdasmen, 2000). Dengan demikian manajemen keuangan sekolah merupakan rangkaian aktivitas mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggung-jawaban keuangan sekolah.

Tujuan Manajemen Keuangan Sekolah

Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Untuk itu tujuan manajemen keuangan adalah:
  1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah
  2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah.
  3. Meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggung-jawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang No 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

1. Transparansi
Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orangtua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

2. Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah.

Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (1) adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah , (2) adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (3) adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat

3. Efektivitas
Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner(2004) mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. Effectiveness ”characterized by qualitative outcomes”. Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif outcomes. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

4. Efisiensi
Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efficiency ”characterized by quantitative outputs” (Garner,2004). Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran(out put) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal:
  1. Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya: Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan.
  2. Dilihat dari segi hasil Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya.
Tingkat efisiensi dan efektivitas yang tinggi memungkinkan terselenggaranya pelayanan terhadap masyarakat secara memuaskan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

Itulah kiranya berbagi Informasi tentang Pengertian, Tujuan, Prinsip Manajemen Keuangan Sekolah teruntuk Bendahara/ Kepala Sekolah. Semoga bermanfaat.

Wednesday, October 23, 2019

Susunan Menteri Periode 2019-2024 (Indonesia Maju)


Susunan Menteri Periode 2019-2024 (Indonesia Maju)
Susunan Menteri Periode 2019-2024 (Indonesia Maju)
Susunan Menteri Periode 2019-2024 (Indonesia Maju) - Setelah Resmi dilantik tanggal 20 Oktober 2019, Kini Predisen Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Predisen Ma'ruf Amin memilih Para Menteri untuk bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju tepatnya tanggal 23 Oktober 2019.

Berikut ini Nama-Nama Menteri yang bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju dibawah Kepemimpinan Predisen Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Predisen Ma'ruf Amin Periode tahun 2019-2024.
  1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam): Mohammad Mahfud
  2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian): Airlangga Hartarto
  3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK): Muhajir Effendy
  4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi: Luhut Binsar Panjaitan
  5. Menteri Pertahanan: Prabowo Subianto
  6. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg): Pratikno
  7. Menteri Dalam Negeri (Mendagri): Tito Karnavian
  8. Menteri Luar Negeri (Menlu) : Retno Lestari Marsudi
  9. Menteri Agama: Fachrul Razi
  10. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Yasonna Laoly
  11. Menteri Keuangan (Menkeu): Sri Mulyani Indrawati
  12. Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Dikti (Mendikbuddikti): Nadiem Makarim
  13. Menteri Kesehatan (Menkes): dokter Terawan
  14. Menteri Sosial (Mensos): Juliari Batubara
  15. Menteri Ketenagakerjaan: Ida Fauziah
  16. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita
  17. Menteri Perdagangan: Agus Suparmanto
  18. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Arifin Tasrif
  19. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR): Basuki Hadimuljono
  20. Menteri Perhubungan: Budi Karya
  21. Menteri Komunikasi dan Informatika: Johnny G. Plate
  22. Menteri Pertanian: Syahrul Yasin Limpo
  23. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya
  24. Menteri Kelautan dan Perikanan: Edhy Prabowo
  25. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Abdul Halim Iskandar
  26. Menteri Agraria, Tata Ruang, dan Kehutanan: Sofjan Jalil
  27. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas: Suharso Monoarfa
  28. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Tjahjo Kumolo
  29. Menteri BUMN: Erick Thohir
  30. Menteri Koperasi dan UKM: Teten Masduki
  31. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Wishnutama
  32. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Gusti Ayu Bintang Darmavati
  33. Menristek dan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional: Bambang Brodjonegoro
  34. Menteri Pemuda dan Olahraga: Zainudin Amali
  35. Kepala Staf Kepresidenan: Moeldoko
  36. Sekretaris Kabinet: Pramono Anung
  37. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Bahlil Lahadalia
  38. Jaksa Agung: ST Burhanuddin
Itulah kiranya Berbagi Informasi mengenai Susunan Menteri Periode 2019-2024 (Indonesia Maju) dibawah Kepemimpinan Predisen Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Predisen Ma'ruf Amin Periode tahun 2019-2024. Semoga bisa membawa perubahan yang baik bagi Indonesia.

Wednesday, October 16, 2019

Undang - Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Berikut ini kami bagikan Undang - Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dalam Format PDF yang bisa di Download secara Gratis.

Undang - Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Bagi yang membutuhkan untuk dipelajari lebih seksama, bisa dengan mudah didapatakan melalui link dibawah ini :
Download Undang - Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Undang - Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan.

Selanjutnya, Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undangundang; (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangkurangnya 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; dan (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Salah satu amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memiliki visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang adalah yang mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Oleh karena itu, guru dan dosen mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.

Berdasarkan uraian di atas, pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional mempunyai misi untuk melaksanakan tujuan Undang-Undang ini sebagai berikut:
  1. mengangkat martabat guru dan dosen;
  2. menjamin hak dan kewajiban guru dan dosen;
  3. meningkatkan kompetensi guru dan dosen;
  4. memajukan profesi serta karier guru dan dosen;
  5. meningkatkan mutu pembelajaran;
  6. meningkatkan mutu pendidikan nasional;
  7. mengurangi kesenjangan ketersediaan guru dan dosen antardaerah dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan kompetensi;
  8. mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah; dan
  9. meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu.
Berdasarkan visi dan misi tersebut, kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat guru serta perannya sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, sedangkan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dosen serta mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Sejalan dengan fungsi tersebut, kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Untuk meningkatkan penghargaan terhadap tugas guru dan dosen, kedudukan guru dan dosen pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi perlu dikukuhkan dengan pemberian sertifikat pendidik. Sertifikat tersebut merupakan pengakuan atas kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Dalam melaksanakan tugasnya, guru dan dosen harus memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sehingga memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya
Berdasarkan visi, misi, dan pertimbangan-pertimbangan di atas diperlukan strategi yang meliputi:

  1. penyelenggaraan sertifikasi pendidik berdasarkan kualifikasi akademik dan kompetensi;
  2. pemenuhan hak dan kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga profesional yang sesuai dengan prinsip profesionalitas;
  3. penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian guru dan dosen sesuai dengan kebutuhan, baik jumlah, kualifikasi akademik, maupun kompetensi yang dilakukan secara merata, objektif, dan transparan untuk menjamin keberlangsungan pendidikan; 
  4. penyelenggaraan kebijakan strategis dalam pembinaan dan pengembangan profesi guru dan dosen untuk meningkatkan profesionalitas dan pengabdian para guru dan dosen;
  5. peningkatan pemberian penghargaan dan jaminan perlindungan terhadap guru dan dosen dalam pelaksanaan tugas profesional;
  6. peningkatan peran organisasi profesi untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dan dosen dalam pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional;
  7. penguatan kesetaraan antara guru dan dosen yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan guru dan dosen yang bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
  8. penguatan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah dalam merealisasikan pencapaian anggaran pendidikan untuk memenuhi hak dan kewajiban guru dan dosen sebagai tenaga profesional; dan
  9. peningkatan peran serta masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban guru dan dosen. 
Dibawah ini beberapa Pasal yang dianggap bisa mewakili Isi dari Undang - Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.


Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
  1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
  2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  3. Guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi.
  4. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi
  5. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal
  6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
  7. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  8. Pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru atau dosen karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru atau dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  9. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
  10. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
  11. dsb....


Kedudukan, Fungsi dan Tujuan
Pasal 2
  1. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  2. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik.
Pasal 3
  1. Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  2. Pengakuan kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik
Pasal 4
Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 5
Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Pasal 6
Kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

PRINSIP PROFESIONALITAS
Pasal 7 
1) Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
  1. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
  2. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
  3. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
  4. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
  5. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
  6. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
  7. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
  8. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
  9. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.
(2) Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi 
Pasal 8
Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 9
Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

Pasal 10
(1) Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Pasal 11
(1) Sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.
(2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.
(3) Sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12
Setiap orang yang telah memperoleh sertifikat pendidik memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi guru pada satuan pendidikan tertentu.

Pasal 13
(1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Hak dan Kewajiban 
Pasal 14
(1) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:
  1. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
  2. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  3. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
  4. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
  5. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
  6. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundangundangan;
  7. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
  8. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;
  9. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
  10. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
  11. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
Semoga artikel yang berjudul Undang - Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen ini bisa menjadi solusi dalam pencarian di google selama ini berkaitan dengan  :
  • Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen
  • Undang-Undang Guru dan Dosen PDF
  • Undang-Undang Guru dan Dosen 2005
  • Isi Undang-Undang Guru dan Dosen
  • Undang-Undang RI Tentang Guru dan Dosen
  • Undang - Undang RI Nomor 14 Tahun 2005
Itulah kiranya berbagi Informasi dan File mengenai Undang - Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, semoga bermanfaat.

Tuesday, October 15, 2019

Instrumen Kuisioner PMP SMK 2019

Berikut ini kami bagikan Instrumen Kuisioner PMP SMK 2019 dalam Format PDF yang bisa di Download Gratis serta lengkap memuat Instrumen Kuisioner untuk Kepala Sekolah, Guru Mata Pelajaran, Siswa Kelas 10, 11, 12 dan Komite Sekolah/ Orang Tua Siswa.

Instrumen Kuisioner PMP SMK 2019

Instrumen Kuisioner PMP SMK 2019 - Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah dalam pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa siklus kegiatan memetakan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan; dan memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan pada Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Pendidikan Dasar dan Menengah dikembangkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pemerintah mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan untuk mendukung proses pemetaan mutu pendidikan yang mengintegrasikan seluruh data dan informasi tentang mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan dilakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dibantu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan sekolah.

Instrumen pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah disusun mengacu delapan komponen standar nasional pendidikan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, instrumen akreditasi yang disusun oleh Badan Akreditasi Nasional dan peraturan terkait lainnya. Diharapkan kepada seluruh pihak yang berkepentingan dalam pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah untuk mempelajari dan memahami perangkat instrumen ini.

Untuk saat ini Proses Pelaksanaan Pengisian Instrumen PMP Tahun 2019 dilakukan secara online/ Daring melalui http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id:1745/login dengan menggunakan Akun SSO DAPODIK karena memang Aplikasi PMP Offline masih belum di Relase.

Sehingga salah satu caranya yakni Download Instrumen PMP yang dibagikan kali ini, untuk kemudian diperbanyak dan dibagikan kepada Kepala Sekolah, Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran, Siswa Kelas 4, 5, 6 dan Komite Sekolah/ Orang Tua Siswa sebagai persiapan pengisian secara Online melalui akun masing-masing yang sudah sinkron Dapodik.

*) Pengisian Instrumen PMP Tahun 2019 menjadi tolak ukur mendapatkan BOS KINERJA Tahun 2020

Untuk anda yang membutuhkan terutama yang akan melaksanakan pengisian PMP secara Daring/ Online, bisa dengan mudah didapatkan Instrumennya melalui link dibawah ini :
Download Instrumen Kuisioner PMP SMK 2019
Itulah kiranya Informasi dan berbagi file Instrumen Kuisioner PMP SMK 2019, semoga membantu dan bermanfaat.

Instrumen Kuisioner PMP SMA 2019

Berikut ini kami bagikan Instrumen Kuisioner PMP SMA 2019 dalam Format PDF yang bisa di Download Gratis serta lengkap memuat Instrumen Kuisioner untuk Kepala Sekolah, Guru Mata Pelajaran, Siswa Kelas 10, 11, 12 dan Komite Sekolah/ Orang Tua Siswa.

Instrumen Kuisioner PMP SMA 2019

Instrumen Kuisioner PMP SMA 2019 - Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah dalam pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa siklus kegiatan memetakan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan; dan memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan pada Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Pendidikan Dasar dan Menengah dikembangkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pemerintah mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan untuk mendukung proses pemetaan mutu pendidikan yang mengintegrasikan seluruh data dan informasi tentang mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan dilakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dibantu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan sekolah.

Instrumen pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah disusun mengacu delapan komponen standar nasional pendidikan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, instrumen akreditasi yang disusun oleh Badan Akreditasi Nasional dan peraturan terkait lainnya. Diharapkan kepada seluruh pihak yang berkepentingan dalam pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah untuk mempelajari dan memahami perangkat instrumen ini.

Untuk saat ini Proses Pelaksanaan Pengisian Instrumen PMP Tahun 2019 dilakukan secara online/ Daring melalui http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id:1745/login dengan menggunakan Akun SSO DAPODIK karena memang Aplikasi PMP Offline masih belum di Relase.

Sehingga salah satu caranya yakni Download Instrumen PMP yang dibagikan kali ini, untuk kemudian diperbanyak dan dibagikan kepada Kepala Sekolah, Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran, Siswa Kelas 4, 5, 6 dan Komite Sekolah/ Orang Tua Siswa sebagai persiapan pengisian secara Online melalui akun masing-masing yang sudah sinkron Dapodik.

*) Pengisian Instrumen PMP Tahun 2019 menjadi tolak ukur mendapatkan BOS KINERJA Tahun 2020

Untuk anda yang membutuhkan terutama yang akan melaksanakan pengisian PMP secara Daring/ Online, bisa dengan mudah didapatkan Instrumennya melalui link dibawah ini :
Download Instrumen Kuisioner PMP SMA 2019
Itulah kiranya Informasi dan berbagi file Instrumen Kuisioner PMP SMA 2019, semoga membantu dan bermanfaat.

Instrumen PMP SMP Tahun 2019

Berikut ini kami bagikan Instrumen PMP SMP Tahun 2019 dalam Format PDF yang bisa di Download Gratis serta lengkap memuat Instrumen untuk Kepala Sekolah, Guru Mata Pelajaran, Siswa Kelas 7, 8, 9 dan Komite Sekolah/ Orang Tua Siswa.

Instrumen PMP SMP Tahun 2019

Instrumen PMP SMP Tahun 2019 - Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah dalam pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa siklus kegiatan memetakan mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan; membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan; dan memfasilitasi pemenuhan mutu di seluruh satuan pendidikan pada Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Pendidikan Dasar dan Menengah dikembangkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pemerintah mengembangkan sistem informasi mutu pendidikan untuk mendukung proses pemetaan mutu pendidikan yang mengintegrasikan seluruh data dan informasi tentang mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan dilakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dibantu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan sekolah.

Instrumen pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah disusun mengacu delapan komponen standar nasional pendidikan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan, instrumen akreditasi yang disusun oleh Badan Akreditasi Nasional dan peraturan terkait lainnya. Diharapkan kepada seluruh pihak yang berkepentingan dalam pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah untuk mempelajari dan memahami perangkat instrumen ini.

Untuk saat ini Proses Pelaksanaan Pengisian Instrumen PMP Tahun 2019 dilakukan secara online/ Daring melalui http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id:1745/login dengan menggunakan Akun SSO DAPODIK karena memang Aplikasi PMP Offline masih belum di Relase.

Sehingga salah satu caranya yakni Download Instrumen PMP yang dibagikan kali ini, untuk kemudian diperbanyak dan dibagikan kepada Kepala Sekolah, Guru Kelas, Guru Mata Pelajaran, Siswa Kelas 4, 5, 6 dan Komite Sekolah/ Orang Tua Siswa sebagai persiapan pengisian secara Online melalui akun masing-masing yang sudah sinkron Dapodik.

*) Pengisian Instrumen PMP Tahun 2019 menjadi tolak ukur mendapatkan BOS KINERJA Tahun 2020

Untuk anda yang membutuhkan terutama yang akan melaksanakan pengisian PMP secara Daring/ Online, bisa dengan mudah didapatkan Instrumennya melalui link dibawah ini :
Download Instrumen Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) SMP Tahun 2019
Itulah kiranya Informasi dan berbagi file tentang Instrumen PMP (Penjaminan Mutu Pendidikan) jenjang SMP Tahun 2019, semoga membantu dan bermanfaat.